Daerah Kegiatan

Risharyudi Triwibowo: Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

Kementerian Desa, PDTT melalui Direktorat PPMD menyelenggarakan seminar bertajuk “ Peguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan”, di Kabupaten Tojo Una-Una yang di hadiri oleh 500 perwakilan perempuan dari desa-desa yang ada di kabupaten Tojo Una – Una.  Seminar tersebut di buka oleh Staf Khusus Menteri Desa, PDTT. Risharyudi Triwibowo. Ampana, 16/02/2019.

Risharyudi Triwibowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. “Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas, negara atau bangsa manapun yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan,” ujar Bowo.

Mas bowo menambahkan, bahwa keterlibatan perempuan baik secara individu maupun kelompok dalam pembangunan di desa sangatlah penting, banyak aspek yang bisa menjadi pintu masuk untuk menambah pendapatan bagi ibu-ibu di desa melalui dana desa.

Sejak tahun 2018 Pemerintah telah menetapkan program padat karya tunai (PKT) dalam setiap kegiatan pembangunan di desa, padat karya tunai mewajibkan minimal 30% dari total anggaran harus berupa Hari Orang Kerja (HOK). Dengan adanya kebijakan PKT tersebut akan lebih banyak melibatkan masyarakat termasuk  kelompok ibu-ibu.

Kelompok ibu-ibu dapat mengajukan proposal kegiatan kepada pemerintah desa, misalnya kelompok PKK, kelompok menjahit, kerajinan dll untuk disepakati dalam musyawarah desa.

Selanjutnya, Bowo menjelaskan, bahwa suatu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa secara drastis adalah karena tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti(istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan.

“Wanita sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan,” tutup Bowo.

Terkait peran perempuan dalam pembangunan desa, hal itu telah diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa, dalam Undang – undang tersebut menjelaskan perlunya keterlibatan perempuan dalam keberhasilan pembangunan desa. Peran perempuan dalam pembangunan desa harus diimbangi dengan peningkatan skil, kompetensi dan kemanpuan perempuan di desa, seperti mengisi jabatan – jabatan strategis di desa dan menjadi wakil bagi kaumnya untuk mewakil aspirasnya dalam pengambilan kebijakan di desa.

Sumber: wartawandesa.com