Daerah Kajian

Refleksi 4 Tahun UU Desa (bagian I) : Desa dan Semangat Pembangunan

Oleh : Muhammad Abdu Faisal H. Sainus

Ketua DPW Sahabat Desa Maluku Utara

 

UU Desa dan Semangat Pancasila

Lahirnya  UU  tentang  Desa merupakan  sebuah  jawaban  atas  kegelisahan hati  dari  para  pemimpin  bangsa,  tentang  pengakuan atas  tanah  pusaka, tentang cinta tanah tumpah darah, sebagai identitas pancasila dan sebagai jati diri anak bangsa yang lahir dari pelosok-pelosok terpencil tanah air Indonesia.

Undang-Undang  Desa yang lahir  dari jiwa  Pancasila dan  semangat demokrasi harus  terbangun di  dalam  kehidupan  masyarakat  Desa, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat Desa. Selain membawa jiwa dan semangat pancasila kedalam ruh UU Desa, juga bertujuan untuk membangun pola pikir dan mental, menjiwai semangat Persaudaraan dan Demokrasi dengan landasan Bhineka  Tunggal  Ika. Semangat  UU  Desa  juga  dilahirkan  dalam rangka  memperkuat  tatanan  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  adat  istiadat dan  budaya  secara  lebih  komprehensif  melalui  pemberian  legitimasi Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa  dan  Hak  Asal  Usul  Desa  kepada  masyarakat dalam  mengurus  dan  mengatur  wilayahnya  secara  mandiri  dengan  tetap berpegang pada UU Dasar 1945.

Lahirnya  UU  Desa  merupakan  suatu  keharusan untuk menjawab problematika pembangunan  yang  bersifat  sentralistik tanpa  melihat kebutuhan prioritas di Desa, bahwa Desa hanyalah sebagai objek dari suatu rumusan dan  implementasi kebijakan pembangunan  pemerintah  pusat  dan Kabupaten/kota.  Selain  itu  juga, dengan  adanya  UU  Desa  ini  memberikan gambaran tentang  dasar  pikir  serta  asas pengaturan  dan  muatan  materi  dan tujuan  dilahirkannya  UU  Desa sebagai  refleksi dari Pasal  18b  ayat  2 UU Dasar 1945.

Sejak  dijalankanya  UU  Desa  melalui PP  Nomor 43  Tahun  2014 sebagaimana  telah  di  rubah  dalam  PP  Nomor 47  Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diterapkannya UU Desa ini melalui  mekanisme pemberian bantuan  keuangan  langsung  dari  negara lewat Dana  Desa  yang  dianggarkan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) serta diarahkan oleh Kementerian Desa PDTT, sangatlah susuai dalam menjawab  problematika  pembangunan  di  Desa,  bukan  hanya  pembangunan  fisik (Infrastruktur)  saja  melaikan  juga  pembangunan  suprastruktur Desa, baik Sumber  Daya  Manusi  (SDM)  serta pengelolaan  Sumber Daya  Alam  di  Desa  yang begitu banyak dan berfariasi dengan jumlah desa yang tersebar di Indonesia sebanyak 74.  754 Desa (Permendagri  No.  56  Tahun  2015), memiliki keberagaman  dan  keunikan  masing-masing  dalam  pengelolaan  dan  inovasi tersendiri di tingkat Desa.

Sejak tahun 2014 hingga 2018, masyarakat desa telah disosialisasikan sampai  pada  mengimplementasikan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa, proses ini membawa dampak yang sangat positif, baik bagi pemerintah provinsi, kabupaten kota dan terlebih lagi bagi pemerintahan desa. Hal ini nampak  terlihat  jelas  dengan  adanya  semangat  yang  tinggi  dari  masyarakat desa  dalam  membangun  desa  serta  berusaha  memberikan  konstribusi  yang terbaik bagi pembangunan desanya, karena memang dalam proses penerapan UU Desa turut melibatkan  masyarakat  secara  langsung (Buttom-Up) melalui tahapan  musyawarah  perencanaan,  pelaksanaan  kegiatan  sampai  pada pengawasan  dan  evaluasi  dari  proses pekerjaan  yang  telah  dilakukan, juga karena bantuan  negara  lewat Dana  Desa  ini  bersifat  Top-Down dan  terus mendapatkan  pengawasan  dari  BPK,  Kejaksaan, Inspektorat, Kepolisian, LSM dan lembaga/organisasi pemerhati desa lainnya.

Sebagai wujud manifestasi kecintaan Pemerintah Indonesia kepada Desa dalam  rangka  membumikan  nilai-nilai  pancasila,  demokrasi,  keadilan  dan semangat  UU  Dasar  1945 guna mensejahterakan  masyarakat pinggiran,  serta menghapus  ketimpangan  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  sosial-budaya, politik dan pemerintahan, maka ide dan gagasan yang tertuang dalam UU Desa cenderung condong kepada penguatan Desa sebagai penghormatan dan pengakuan terhadap  desa  (subsidiaritas  dan  rekognisi) dengan melahirkan  instrumen hukum   Undang-Undang  dan  didukung  dengan  turunan  regulasi  pendukung  dari UU  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  menjadikan  desa  sebagai subjek pembangunan  nasional dengan merencanakan dan  melaksanakan  pembangunannya secara  sistematis, transparan  dan akuntabel. Dengan  lahirnya  UU  Desa  ini juga  turut  membuka  ruang  konsulidasi  dan  komunikasi  yang  lebih  intens dengan bidang program lain, dengan kata lain UU Desa memberikan akses yang sangat  besar dalam membangun  kemitraan  lintas  kementerian  dan  lembaga negara,  saling support antar  program lintas  kementerian turut membuka ruang  gerak  desa  dalam  mewujudkan  arah  tujuan  dan  cita-cita  pembangunan yang tepat guna dan berhasil guna bagi kemandirian desa.

Selaras dengan cita-cita dan tujuan  dari Nawacita Presiden Republik Indonesia,  proses  implementasi  UU  Desa telah terintegritasikan  dengan program-program lainnya, dimana implementasi proses pelaksanaan UU Desa di tekankan  pada kewenangan hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal  bersakala Desa,  mulai  dari  pembangunan  Infrastruktur dan  suprastruktur,  peningkatan SDM, sosial  keagamaan, membangun  dari  pinggiran,  nawacita,  pemberdayaan dan  parsitipatif,  ekonomi,  pendidikan,  sosial  dasar,  regulasi,  teknologi tepat  guna  dan  kegiatan  inovasi,  serta mandiri dalam  merumuskan  arah pembangunan  desa  yang  diselaraskan  dengan  target  pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan terintegrasi dengan RPJMD dan RPJMDes. (my)

About the author

root

Add Comment

Click here to post a comment