Daerah Kajian

Refleksi 4 Tahun UU Desa (bagian II) : Desa dan Semangat Pembangunan

Oleh : Muhammad Abdu Faisal H. Sainus

Ketua DPW Sahabat Desa Maluku Utara

 

Desa dan Semangat Pembangunan

Semangat  implementasi  UU  Desa  menjadi  sebuah  kebutuhan  primer  bagi masyarakat desa  yang  selama  ini  hanya  mejadi  objek  pembangunan  semata tanpa  dilibatkan  dalam  proses  perumusan arah  kebijakan  pembangunan nasional. Sejak orde lama, masa orde baru, reformasi sampai masa millenial global,  negara  hanya  melihat desa  sebagai  objek  dari  kebijakan  politik nasional, terpencil,  kumuh  dan terkungkung, tanpa legitimasi, sasaran proyek rampasan kekayaan alam, menjadi tameng kepentingan politik nasional dan daerah, lupa bahwa desa adalah bagian utama dan elemen terpenting bagi terbentuknya sebuah negara, desa yang bahkan telah ada jauh sebelum Negara Indonesia  merdeka, berjuang  mempersatukan  Nusantara. Sekarang  adalah  masa dimana negara hadir sebagai “orang tua” bagi desa untuk memeri rasa aman, damai dan percaya diri, memberikan kepercayaan dan rasa optimis bahwa desa juga mampu untuk mengelola dan memaksimalkan potensi serta aset -aset yang ada di desa. Pengakuan dan penghormatan kepada desa sebagai azas dalam UU Desa  adalah bentuk  konkrit  atas  penyerahan hak  bagi  desa  untuk  dapat menjadi  mandiri  secara  ekonomi, berdaulat secara  politik  dan  berwibawa secara budaya.

Dalam perjalanan UU  Desa  ini,  tantangan  yang  paling  mendasar  bagi desa  adalah desa harus mampu  memastikan  peran  serta  masyarakat  dalam melihat  konstalasi  pembangunan  dan  pembelajaran  politik  secaraterkonstruktif  sehingga  program-program  yang  dilahirkan  tidak  hanya sebatas kepentingan atau  keinginan kelompok  dan  golongan tertentu  saja, namun  kebijakan  pembangunan  tersebut  benar-benar  merupakan aspirasi  akan pemenuhan kebutuhan  dasar bagi seluruh lapisan  masyarakat. Implementasi Dana Desa memberikan sebuah tumpuan dan harapan dalam menjawab intervensi negara  dan  pemerintah daerah  kabupaten/kota kepada  desa  dan  masyarakat desa,  walau  sebenarnya  implementasi  UU  Desa  ini  masih  banyak  membutuhkan input  cerdas serta  bimbingan dari  berbagai  kalangan,  terutama  dalam penyatuan  perspektif  dalam  penerapan  UU  Desa  serta penerapan produk regulasi turunannya. Desa harus tetap berada pada cita-cita dan tujuan UU Desa itu sendiri yang menginginkan adanya paradigma baru yakni, dari Desa sebagai  “objek”  menjadi  desa  sebagai  “subjek”  pembangunan dengan  slogan kebangkitan “Desa Membangun Indonesia”.

“Desa  Membangun  Indonesia”  adalah  sebuah mainsteram dan  telah menjadi  brand  ditingkat  Internasional,  Nasional  dan  juga  Lokal sebagai bukti  nyata  keberhasilan  program  Dana  Desa  dalam  memberikan  arti kemanfaatan  yang besar  bagi  masyarakat  dan  Desa,  dengan  sentuhan  dingin Kementerian  Desa  PDTT  yang  merubah  wajah  dan  paradigma  berfikir  tentang Desa,  dari  “Desa  lama”  Menjadi  “Desa  baru”,  dari  paradigma “Indonesia Membangun  Desa”  menjadi  “Desa  Membangun  Indonesia”. Desa  yang  dulu tertinggal  dan jarang  terekspose,  kini  telah  berubah secara  drastis  dan terus bergeliat dalam  pembangunan  serta berbenah dalam  menjawab perubahan tantangan kemajuan global yang semakin pesat. Desa mulai diekspose dan di jadikan  study  lapangan  serta  pertukaran  pengetahuan  oleh  desa –desa lainnya.  Beberapa  contoh  keberhasilan  pemberdayaan  dan  pembangunan  Desa telah  menjadi hoot  issue internasional dan  Kajian  tentang  penerapan  UU Desa  menjadi  tranding  topik di  beberapa  negara,  proses  penerapan  UU  Desa menjadi  sesuatu  yang  menarik oleh  beberapa  negara untuk  di lakukan pertukaran pengetahuan dan studi banding di Indonesia. .

Sampai pada tahun ke empat implementasi UU Desa, selain keberhasilan tentu  juga  terdapat  hal-hal  yang  harus  dibenahi,  terutama  pada lapisan bawah desa sebagai pengelola dan penerima manfaat langsung Dana Desa, baik dalam proses perencanaan, pengelolaan,  peran  serta masyarakat  sampai  pada pertanggungan jawaban dan pengawasannya. (my)