Daerah Kajian

Refleksi 4 Tahun UU Desa (bagian III) : Dana Desa dan Cita-Cita Negara

Oleh : Muhammad Abdu Faisal H. Sainus

Ketua DPW Sahabat Desa Maluku Utara

Dana Desa dan Cita-Cita Negara

Pemerintah  dan  Negara menaruh  harapan serta apresiasi yang  tinggi bagi kemajuan dan kemandirian Desa dengan memberikan stimulan berupa Dana Desa  sejak  tahun  2015.  Berbagai  macam  problematika  dan  tantangan  dalam pengelolaan  menjadi  sesuatu  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  bergulirnya Dana  Desa,  mulai  dari  hutang  pinjaman  luar  negeri  sampai  pada  kerugian negara  akibat  pengelolaan  yang  tidak  tepat  sasaran  dari  Desa,  minimnya transparansi,  kurangnya  partisipasi  dan  keikutsertaan  masyarakat  dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan penggunaan  Dana  Desa  sampai  pada penyelewengan Dana Desa oleh pemerintah desa adalah tantangan dan hambatan dalam implementasi  UU  Desa  itu  sendiri. Berbagai  macam  problematika  Dana Desa  diatas  adalah  merupakan  tantangan  dalam  implementasi  UU  Desa  yang menjadi tugas serta tanggung jawab bagi semua pihak untuk dapat melahirkan solusi atas permasalah dalam berdesa. Dalam proses penerapan undang-undang Desa  dalam  skala  Desa,  pemerintah  melalui  Kementerian  Desa  PDTT mengeluarkan  kebijakan  terkait  pengelolaan  Dana  Desa  yang  tepat  sasaran serta menjadi prioritas dalam pembangunan di Desa sebagai acuan bagi Desa dalam  merumuskan  arah  kebijakan  perencanaan  pembangunan,  baik  dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa (RPJMDes) yang berlaku 6 Tahun sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Desa dan atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk rencana kerja dalam 1 tahun anggaran.

Regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Desa  PDTT  adalah  bentuk pendampingan pemerintah secara nasional dalam rangka membimbing desa dalam penggunaan Dana Desa secara tepat guna dan berhasil guna dengan mendorong percepatan pembangunan  desa yang bersifat  prioritas dan  menjadi kebutuhan bagi  masyarakat  desa, pemerintah  desa  agar  dapat  melaksanakan 4  program prioritas  penggunaan  Dana  Desa  yakni,  Embung  Desa,  Produk  Unggulan  Desa (Prudes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Sarana Olah Raga Desa (Sorga Desa).  Keempat  program  prioritas  Kemendes  PDTT  diatas dapat  dilaksanakan melalui  keputusan  bersama  dalam  Musyawarah  Desa  (MUSDES)  yang  melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang ada di desa dengan memperhatikan potensi SDA dan SDM desa dan juga mempertimbangkan kekuatan anggaran dalam proses pelaksanaannya. Maksud  dan  tujuan  adanya  regulasi  tentang  prioritas penggunaan  Dana  Desa  dalam  penggunaannya  agar  pemerintah  desa  mempunyai arah  pembangunan  yang  tepat  sasaran  dan  tersistematis  berdasarkan kebutuhan  yang  menjadi  prioritas  usulan  masyarakat  melalui  forum musyawarah  di  tingkat  desa dan  juga  diharapkan  melalui  Dana  Desa  yang masuk  ke  rekening  desa  mampu  mengakomudir  seluruh  kepentingan  masyarakat itu  sendiri  dan  juga  peran  aktif  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan atas  penggunaan  Dana  Desa,  sehingga  “marwah  UU  Desa”  tetap  menjadi  pilar kekuatan utama bagi desa dalam membangun Indonesia.

Sasaran  daripada  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Desa  (Permendes) ini  diharapkan  desa  dapat  mandiri  secara  ekonomi  dengan  memaksimalkan potensi-potensi SDA dan  sumber-sumber  kegiatan  lainnya yang  bernilai ekonomis bagi pengembangan sektor usaha berskala desa, sehingga desa mampu menciptakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  dan  mempunyai  Pendapatan  Asli Desa (PADes) sendiri. Dengan jumlah desa yang mencapai 74.754 desa seluruh Indonesia,  dengan  berbagai  macam  kepentingan,  keberagaman  sosial  budaya, potensi-potensi dan keunikan desa serta pengetahuan yang berbeda-beda jika di kelola secara baik dan benar akan mampu menjadikan desa jauh lebih baik secara  sosia, politik  dan  budaya,  lebih  mandiri secara  ekonomi, apalagi jika  potensi-potensi  desa  yang  bersifat  produktif  dan  bernilai  ekonomis mampu  diinovasikan,  tentu  akan  menjadi  modal  utama  bagi  desa  untuk  maju dan  mandiri  serta  dapat  meningkatkan  martabat  bangsa  dan  negara  di  mata dunia,  inilah  wujud  dari  pemberdayaan  masyarakat  desa  dengan  memunculkan kembali  nilai-nilai  kearifan  lokal dan  semangat membangun  desa  dalam berdesa. (my)