Daerah Kajian

Refleksi 4 Tahun UU Desa (bagian IV) : Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif

Oleh : Muhammad Abdu Faisal H. Sainus

Ketua DPW Sahabat Desa Maluku Utara

 

Transparansi, Akuntabilitas dan partisipatif

Realisasi dana desa yang terus naik dari 20,76 triliyun tahun 2015, pada tahun 2016 46,98 triliyun, tahun 2017 adalah 60 Triliyun dan di 2018 60  triliyun.  Dana  Desa  kurang  lebih  180  Triliyun  telah  disalurkan  kepada desa  sebagai  stimulan  atau  perangsang  untuk  membiayai  dan  mendorong program-program  di  desa  dalam  melaksanakan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat,  namun  dalam  proses  pelaksanaanya  masih  di  temukan  banyak kelemahan  yang  muncul  sehingga  sering  terjadi  penggunaan  Dana  Desa  yang tidak tepat sasaran dan juga penyelewengan anggaran. Hal ini dapat terjadi karena  faktor  kesengajaan  ataupun  ketidakmampuan  aparat  desa  dalam mengelola  anggaran,  dikarenakan  tidak  memiliki  cukup  pengetahuan  dan kompetensi  dalam  pengelolaan  Dana  Desa.  Selain  itu  juga  kurang berfungsinya  Lembaga  Desa,  mekanisme  perencanaan  yang  tidak matang,  tidak adanya  transparansi  dalam  pengelolaan,  minimnya  peran  serta  partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan karena masih di dominasi oleh kepala  desa  dan  juga  adanya  pos-pos  anggaran  dalam  pemanfaatan  Dana  Desa yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  desa  dan  bukan  merupakan  usulan masyarakat.  Kondisi  seperti  inilah  yang  menyebabkan  banyaknya  program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gagal dalam implementasinya.

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  pasal  2  ayat 1  “keuangan  desa  dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, parsitipatif, serta dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran”.  Salah  satu  hal  yang  menjadi  tolak ukur  dalam  pengelolaan  anggaran  desa  adalah  transparansi.  Makna transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  pengelolaan  anggaran yang  tidak  dirahasiakan  dan  tidak  tersembunyi  dari  masyarakat, dilaksanakan  melalui  mekanisme  musyawarah  mufakkat,  serta  dilaksanakan menurut  aturan  dan  kaidah  hukum  yang  berlaku.  Dengan  adanya  transparansi dalam proses pengelolaan keuangan desa, masyarakat dapat mengetahui proses penggunaan  Dana  Desa  itu  sendiri,  sekaligus  dapat  dikontrol  dan diawasi oleh  pihak  yang  berwenang.  Prinsip  ini  sangatlah  penting  untuk dilaksanakan  agar  Dana  Desa  dapat  memenuhi  hak  dan  kewajiban  masyarakat serta menghindari konflik dalam masyarakat. Dengan adanya  tranparansi dan keterbukaan  informasi  tentang  pengelolaan  anggaran,  pemerintah  dan  aparat desa akan mendapatkan legitimasi, dukungan dan kepercayaan masyarakat, ini didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui  dan  terbuka  mengenai  pertanggungan  jawaban  pemerintah  desa dalam mengelola keuangan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam  pemanfaatan Dana Desa, hal  lain  yang  tak  kalah  penting  untuk diperhatikan  adalah  akuntabilitas pengelolaannya.  Akuntabilitas  atau bentuk  pertanggungjawaban  adalah  sebuah keharusan  yang  perlu  dilakukan oleh pemerintah  desa  yang  menjadi  pelaku  administrasi pembangunan sekaligus penanggungjawab pengelolaan keuangan desa terhadap  masyarakat yang  menjadi penerima  manfaat atau kelompok sasaran.  Prinsip akutabilitas ini  memiliki pengertian  yang  sederhana  bahwa  tindakan,  kebijakan  dan proses  kinerja  pemerintah  desa  harus  mampu  dipertanggungjawabkan  secara proporsional dan profesional melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib  kepada  masyarakat  atau  melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) selaku  perwakilan masyarakat  di  desa,  dan  atau  jajaran  pemerintah diatasnya sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas  ini  perlu  di  lakukan  untuk  memberikan  rasa  kepuasan  dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Pemerintah  desa  perlu  memperhatikan  pula  prinsip  partisipasi.

Masyarakat  wajib berpartisipasi  dan  ikut  mengambil  bagian  dalam  bentuk  kegiatan kemasyarakatan. Makna dari partisipasi tak hanya ikut serta dalam kegiatan namun juga masyarakat dan para pemangku kepentingan di d esa perlu dilibatkan  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring,  hingga sampai  pada  tahap  evaluasi  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan. Dengan adanya  keterlibatan  sejak  awal,  maka  diharapkan  seluruh  dana  untuk pengelolaan  desa  dapat  ditetapkan  sesuai kebutuhan  masyarakat,  bukan keinginan  para  pemerintah  desa  bersama  elit-elit  desa. Keikutsertaan  dan partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring dan  evaluasi  penggunaan  Dana  Desa  merupakan  hak  masyarakat  yang  harus terpenuhi  dan  dengan  sendirinya  akan  tumbuh  rasa  keswadayaan  dan rasa memiliki  dari  segenap  masyarakat.  Tujuan  dari  prinsip  partisipatif  ini adalah dapat tersalurkannya hak, aspirasi,  dan gagasan  masyarakat,  dengan adanya keterlibatan dari masyarakat maka dapat menentukan dan mempengaruhi kebijakan serta terlibat aktif dalam pembangunan.

Selanjutnya  adalah  tertib  dan  disiplin  dalam  pengelolaan  anggaran Dana  Desa. Keuangan  desa  yang  tertib  dan  disiplin  anggaran  memiliki pengertian  bahwa  keseluruhan  anggaran  untuk  desa harus  diiplementasikan dan  dilaksanakan  secara  konsisten,  transparan,  akuntabel  sesuai  dengan amanat  undang-undang. Tujuan  daripada  disiplin  dan  tertib  anggaran  ini adalah  untuk  menghindari  penyimpangan  serta  meningkatkan  profesionalitas dalam  penggunaannya  yang  tepat  guna  dan  berhasil  guna. Selain  itu  juga sebagai  wujud  nyata  sistem  pemerintahan  desa  yang Good  Govermant dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme, dengan  kata  lain  jika  SDM  sudah  baik,  Infrastruktur  mendukung jika  di tambah  lagi  dengan  tata  kelola  keuangan  desa  yang  tepat  sasaran,  tepat jumlah, tepat waktu, serta dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat, terutama bagi masyarakat untuk menuju masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera…..SALAM BERDESA. (my)