Daerah Kajian

Refleksi 4 Tahun UU Desa (bagian V) : Membangun Desa mandiri

oleh : Muhammad Abdu Faisal H. Sainus

Ketua DPW Sahabat Desa Maluku Utara

 

Membangun Desa mandiri

Membangun  desa  menuju  kemandirian  adalah  upaya  secara  berdaya  darimasyarakat  dan  pemerintah  desa  untuk  mencapai  kemandirian  pada  sektor ekonomi,  infrastruktur  dan  sosial  budaya  hanya  dapat  dicapai  denganmenjalankan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Prinsip Good Governance ketika  diimplementasikan  secara  utuh  akan  dapat  menghimpun kekuatan  lokal  masyarakat  dan  memberikan  legitimasi  kepada  peme rintah desa. Orientasi pembangunan desa dengan pemanfaatan Dana Desa secara tepat sasaran  dapat  memaksimalkan  potensi-potensi  lokal  desa,  potensi-potensi desa ini kemudian menjadi target sasaran pengembangan dan membuka peluang ekonomi  yang  dapat dimanfaatkan  melalui  program  pemberdayaan  berbasis masyarakat di desa dengan ciri inovatif dan kreatif.

Membangun  desa  mandiri  merupakan  tujuan  dan  cita-cita  UU  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa dimana  menjadikan  desa  sebagai  subjek  dari pembangunan  nasional yang  mampu  memberikan  konstribusi secara  utuh  bagi bangsa  Indonesia. Selain  bidang  pembangunan  infrastruktur  yang  di bangun,pembangunan  sumber  daya  manusia  dan  ekonomi  merupakan  sasaran target  realisasi  UU  Desa,  walau  dalam  praktek  4  tahun terakhir  realisasi pembangunan  Infrastruktur masih  mendominasi. Catatan  terpenting  adalah bagaimana peningkatan output pembangunan yang mencapai target sasaran Dana Desa  dalam  UU  Desa,  yakni  keberlanjutan  hasil  pembangunan  dengan mengutamakan  swakelola,  swakarya  dan  swadaya.  Peningkatan  pembangunan harus  seimbang  dengan  kwalitas  hasil  dan  sumber  daya  manusia  sebagai penerima manfaat, bukan  hanya sebatas menggunakan tetapi harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam  mewujudkan  desa  mandiri tentulah  harus  diawali  dari profesionalitas perangkat desa itu sendiri. Salah  satu  langkahnya adalahmengangkat  unsur  perangkat  desa  dari  orang-orang  yang  mengerti  tentang administrasi  pemerintahan, meskipun  tidak  ada syarat  khusus dalam mengangkat aparatur pemerintah di desa. Namun tetap mesti mempertimbangkan kelayakan  dan  kemampuan  orang  tersebut. Seorang  Kepala  Desa  harus  bijak dan  mengerti  dalam  merekrut  struktur  perangkat  desanya,  karena  para perangkat  desa  sebagai  perpanjangan  tangan  kepala  desa mempunyai  tugas yang  cukup  berat  dalam  mengelola  pemerintahan  di  desa,  baik  dalam  bidang pelayanan  masyarakat  dan  juga  masalah administrasi. Para  perangkat  desa sebaiknya  adalah  orang-orang  yang  memiliki  kecakapan  dan  kemampuan  serta profesional di bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah pemerintah desa sebagai tim kerja (Team Work) yang solid dan kompak pada bidangnya masingmasing  harus  pula  menjalin  hubungan  kerjasama  antar  perangkat  desa  dan dengan  masyarakat  desa  agar  tercipta  kebersamaan  dan  keakraban  di  desa sehingga  satu  sama  lain  dapat  saling  bertukar  ide, memberi  usulan, saran dan  masukan  ataupun  kritik  yang  membangun bagi  desa. Sangat  penting  bagi pemerintah  desa  membuat  form  evaluasi  kinerja untuk  melihat  tingkat keberhasilan pembangunan dan manfaat yang di terima masyarakat, jika perlu dapat mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi pemecahan masalah.

Selain  itu  pemerintah  desa  juga  harus  memiliki  dan  menjiwai  spirit pengabdian  desa,  menjadi  contoh  bagi  masyarakat  bahwa  membangun  desamandiri  adalah  tujuan  dan  cita-cita  pengabdian untuk desa,  sehingga semangat mengabdi desa mampu  ditularkan kepada seluruh  lapisan masyarakat di  desa. Salah  satu  kendala  yang  sering  muncul  adalah  miss  komunikasi antara  pegawai  desa dengan  masyarakat.  Terkadang   berbeda  menyimpulkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, hal ini biasanya terjadi pada  desa-desa  dengan  tingkat  pegetahuan  dan  pendidikan  masyarakat  yang masih  minim. Sebenarnya  ini  terjadi  karena  tidak  adanya  pencerahan  dan keterbukaan informasi dari pemerintah desa itu sendiri terhadap masyarakat tentang  program-program kegiatan  desa.  Sebenarnya  masyarakat  selalu bersemangat  jika  digiring  untuk  ikut  terlibat  membangun  desa,  namun kenyataannya  seolah  masyarakat selalu  berbenturan  dengan  pemerintah  desa di  karenakan  kurangnya  transparansi,  pengambilan  kebijakan  yang  sepihak dan  atau  mengabaikan  usulan  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Partisipasi masyarakat  dalam  membangun  desa  menjadi  menurun  karena  disebabkan  adanya miss comunication.

Menuju  desa  mandiri  membutuhkan  dukungan yang  sangat  besar  dari seluruh  lapisan  masyarakat  dan  pemerintah,  dari  pusat  sampai  pemerintah desa.  Kerja  keras, kerja  cerdas, kerja tulus ikhlas untuk mengabdi  desa adalah ibadah sosial, mengisi kemerdekaan dengan membangun Indonesia  dari pinggiran,  membumikan  Pancasila,  dan mengimplementasikan  semangat  Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa…Salam Berdesa. (my)