Kajian Publikasi

TAAT AZAS SEBAGAI WUJUD INTEGRITAS PENGELOLA KEUANGAN DESA

Oleh : Ongky Nyong, SS, SH, M.Si.
(Koordinator Bidang Sosial dan Budaya DPW Sahabat Desa Nusantara Maluku Utara)

Sepanjang perjalanan sejarah tentang desa telah diatur dibeberapa pengaturan yaitu Undang – Undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III diseluruh wilayah Republik Indonesia,Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, Undang – Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan desa, maka tidak cukup dengan sekian banyak regulasi yang sebagaimana telah disebutkan diatas yang mana jumlah desa yang semakin bertambah hingga saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tercatat jumlah desa sebanyak 83.184 yang terdiri dari (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan). Dari sinilah kemudian pada tanggal 15 Januari tahun 2014 adalah momen diundangkan dan disahkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai solusi untuk mewujudkan Masyarakat Desa yang mandiri, makmur dan sejahterah. Didalam Undang – Undang sebelumnya sebagaimana tersebut diatas tidak secara detail memberikan Tupoksi dan Wewenang kepada Kepala Desa untuk menajalankan pemerintahan Desa , barulah kemudian Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 secara detail memberikan tugas,kewajiban dan wewenang sebagaimana disebutkan pada pasal 26 yaitu “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa “.

Kewenangan Kepala Desa diatur pada Pasal 26 Ayat (2) yang kemudian dibagi dalam empat fungsi yaitu :
Pertama , Fungsi Pemerintahan diantaranya adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa , Memanfaatkan tekhnologi tepat guna dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
Kedua , Fungsi Regulasi diantaranya adalah Menetapkan APB Desa, Menetapkan Perdes dan dalam penetapan APB Desa dan Perdes maka Kepala Desa harus bersama – sama dengan BPD sebagaimana amanah Pasal 55 dan 69 UU Desa .
Ketiga, Fungsi Ekonomi diantaranya adalah Mengembangkan sumber daya Pendapatan Desa, Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian Kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Keempat, Fungsi Sosial diantaranya adalah Membina kehidupan Masyarakat Desa, Mengembangkan kehidupan social budaya Masyarakat Desa dan Membina keterangan dan Ketertiban Masyarakat Desa.
Kepala Desa dalam menjalankan Tugas dan Kewenangan sebagaimana disebutkan diatas wajib memperhatikan dan menjunjung Azas – Azas dalam pemerintahan desa sebagaimana Pasal 24 UU Desa yaitu : “Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan local, Keberagaman, dan Partisipatif”.
Disebutkan pada Pasal 26 Ayat (4) bahwa Kepala Desa berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa serta wajib mengelola Keuangan dan Aset Desa. Pada Pasal 28 UU Desa Jelas memberikan Ancaman Sanksi pemberhentian sementara hingga kelanjutan pemberhentian bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 26 UU Desa. Seorang kepala desa juga dilarang membuat keputusan yang merugikan kepentingan umum, menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompok serta dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas , hak dan kewajibannya sebagai kepala desa sebagaimana tersebut pada Pasal 29 UU Desa .

Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah untuk mewujudkan visi UU Desa,maka pemerintah terus berusaha menaikkan alokasi Anggaran Desa, hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) Samsul Widodo di berita harian Kompas Agustus 2019 bahwa dana desa pada tahun 2019 diharapkan naik menjadi 85 triliun, dengan demikian jika angka ini naik maka per desa akan mendapatkan Rp.1,2 hingga 1,3 Miliar per tahun. Dengan alokasi penganggaran dana desa yang demikian besar maka kapasitas pengelola baik kepala desa maupun tenaga administrasi lainnya harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus sehingga kedepan akan terwujud kualitas pemanfaatan dana desa sesuai harapan semua pihak.
Sebagai Pengelola Dana Desa tidaklah cukup dengan bermodalkan pengetahuan dari aspek pengadministrasia keuangan desa, akan tetapi yang lebih terpenting adalah bagi pengelola harus konsisten berpegang pada Azas-Azas pengelolaan Dana Desa yang menurut penulis merupakan wujud Integritas Pengelola, diantara Azas-Azas tersebut adalah sebagai berikut :


Azas Transparan
Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang pengelolaan dan pemanfaatan Keuangan Desa. Kita ketahui bersama bahwa keuangan adalah salah satu sektor paling riskan terutama disetiap kehidupan institusi public.
Azas Akuntabel
Yaitu prinsip setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas juga penulis dapat menegaskan bahwa suatu wujud keberanian pertanggungjawaban baik ketika benar maupun keberanian mempertanggungjawabkan yang salah.
Azas Partisipatif
Yaitu Prinsip mengikutsertakan unsur masyarakat desa dengan kelembagaan desa dalam tata kelola keuangan desa demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Azas Tertib dan Disiplin Anggaran
Yaitu Prinsip bahwa keuangan desa harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi penulis dalam mengakhiri tulisan ini bahwa ada tiga factor penyebab terjadinya tindak penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa yaitu pertama, Kekuasaan , Kedua,adanya tekanan dan yang ketiga, adanya factor ekonomi , maka seorang pengelola keuangan desa harus memiliki Integritas yang tinggi sehingga punya ketaatan terhadap azas-azas pengelolaan keuangan desa…Salam Berdesa. (my)