Kajian Publikasi

Ada Dana Desa dan Dana Kelurahan, Kini Pemerintah Kaji Dana Kecamatan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan mengkaji alokasi dana untuk kecamatan, sebagai upaya menciptakan keseimbangan pembangunan. Menurut Menkeu, saat ini, pemerintah sudah menyediakan dana untuk desa dan kelurahan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Ini kan sama, desa, lurah (sudah ada alokasi dananya), kok camat tidak dikasih. Nah, nanti kami pikirkan saja dalam bentuk dana alokasi umum (DAU),” kata Sri Mulyani Indrawati setelah mendengar keluhan para camat saat Rapat Koordinasi Nasional Camat di Jakarta, Rabu (20/3).

Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kemkeu akan duduk bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk memilih instrumen paling efektif dan tepat sebagai dana kecamatan.

Sri Mulyani ingin menentukan secara matang perihal alokasi dan fungsi anggaran kecamatan itu agar dapat transaparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Sebagai Menteri Keuangan, saya bisa alokasikan dalam bentuk DAU berdasarkan tugas. Namun, kalau DAU-nya terlalu banyak, saya kasih tanda, itu jadinya bukan DAU lagi,” ujar Sri Mulyani Indrawati.

Saat ini, lanjut Sri Mulyani Indrawati, pemerintah sudah memberikan dana operasional kecamatan melalui forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas yang tertuang pada APBN. Dana tersebut ditugaskan ke bupati untuk kemudian dilaksanakan oleh camat

Sri Mulyani Indrawati juga meminta camat tidak sekadar bertindak sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan di tingkat kelurahan hingga desa. Sri Mulyani Indrawati mengajak camat menjadi pembina, terutama dalam mengatasi kepala desa maupun lurah yang tidak memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Sehingga, sistem kenegaraan bisa secara rapi dan efektif jalan hingga ke level paling bawah,” ujar Sri Mulyani Indrawati.

Pada APBN 2019, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp 70 triliun atau naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 60 triliun. Sementara dana kelurahan untuk pertama kalinya dialokasikan pemerintah pada 2019 dengan nilai sebesar Rp 3 triliun. (my)

sumber: antaranews.com

About the author

root

Add Comment

Click here to post a comment