Kajian Publikasi

Mas Bowo: Sertifikasi Profesi Pendamping Desa Jangan Ditunda-tunda Lagi

JAKARTA – Seiring dengan perkembangan status desa-desa di Indonesia yang berkembang sangat pesat melampaui target RPJMN, tentu hal ini tidak terlepas dari peran Pendamping Desa yang bekerja purna waktu mendampingi desa dalam setiap kegiatan baik pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini senada dengan apa yang tertuang dalam KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA PADA JABATAN KERJA TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL bahwa Fakta adanya kebutuhan akan tenaga pendamping profesional untuk pendampingan desa yang memiliki kompetensi tertentu dan jumlahnya terus meningkat, menunjukkan bahwa Tenaga Pendamping Profesional telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.

Dalam rangka mengembangkan profesi tenaga pendamping profesional pendampingan desa beserta sistem penjaminan kualitas terhadap kinerjanya, maka keberadaan sertifikasi profesi tenaga pendamping profesional mutlak diperlukan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa, yang menyatakan bahwa Tenaga Pendamping Profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Mas Bowo saat berkunjung ke kediaman Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri (21/6)

Menanggapai hal tersebut, Staf Khusus Menteri Desa, Risharyudi Triwibowo berpendapat bahwa sertifikasi profesi untuk Tenaga Pendamping Profesional atau Pendamping Desa sudah tidak boleh ditunda-tunda lagi, mengingat keputusan menteri tenaga kerja tentang SKKNI tersebut sudah ditetapkan beberapa tahun lalu.

“Sertifikasi untuk Pendamping Desa (red: Tenaga Pendamping Profesional) harus segera dilaksanakan, jangan tunda-tunda lagi, regulasinya juga sudah ada sejal beberapa tahun tahun lalu” kata Mas Bowo, sapaan akrab Risharyudi Triwibowo saat berkunjung ke kediaman Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dzakiri (21/6).

Bahkan Mas Bowo menyampaikan bahwa dengan adanya sertifikasi profesi terhadap pendamping desa ini memungkinkan adanya tunjangan-tunjangan susuai dengan profesionalitas para pedamping desa.

“Bagi pendamping desa yang sudah bersertifikat, sangat memungkinkan kedepannya mereka juga akan ada tunjangan-tunjangan sesuai level kompetensinya.” Katanya.