Kegiatan Publikasi

Menyegarkan Kembali Visi Program Inovasi Desa

Pada pegiat inovasi desa dan pendamping desa, mari ingatkan diri kita kembali yuk, bahwa tujuan Kementerian Desa PDTT meluncurkan Program Inovasi Desa adalah mendorong terjadinya pelipatgandaan inovasi desa, sehingga kualitas perencanaan dan pembelanjaan Dana Desa lebih efektif. Nah, salah satu instrumen kegiatan dalam program tersebut untuk membantu tercapaianya tujuan tersebut adalah melalui penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID).

Pasti kita mafhum bukan, kalau BID itu bukan sekadar selebrasi prestasi inovasi pembangunan desa. Tapi membangun tradisi knowledge sharing sehingga terajut tradisi baru yaitu terjadinya komunikasi ientarktif antardesa, khususnya desa yang defisit inovasi desa dengan desa surplus inovasi desa. Maksudnya, kira-kira demikian, menu BID yang dipamerkan dari desa surplus inovasi, pada hakikatnya adalah pengalaman empiris desa-desa yang secara kreatif mampu mengoptimalkan potensi berikut tantangannya sehingga lahir hasil pembangunan yang value added kemanfaatanya lebih baik karena di dalamnya dilaksanakan melalui strategi dan cara baru. Pengalaman desa inovatif inilah yang diharapkan menjadi benchmark bagi desa-desa yang defisit inovasi.

Kunjungan Direktur PMD Dirjend PPMD, M. Fachri ke base camp KNPID

Mengacu pada capaian replikasi inovasi desa atas pelaksanaan BID 2018 lalu, KNPID mencatat pelipatgandaan inovasi, dengan indikator rencana program/kegiatan yang telah disampaikan melalui kartu komitmen dalam kegiatan BID yang teregistrasi atau terakomodasi dalam dokumen APBDesa baru terjadi di sekitar 200-an kabupaten. ini berarti masih ada 200-an kabupaten yang desa-desanya tidak melembagakan replikasi inovasi desa ke dalam struktur APBDesanya.

Menyikapi data tersebut, disela-sela kunjungannya, Direktur PMD Dirjend PPMD, Moch Fachri mengapreasiasi di satu sisi tapi di sisi lain mengkritisi karena berarti di setengah kabupaten secara nasional BID belum berhasil mendorong terjadinya pelipatgandaan inovasi desa. Mengapa demikian, dalam perjumpaan Direktur PMD dengan KNPID tersebut, terungkap beberapa faktor. Pertama, karena ada kabupaten yang pada tahun 2017 tidak melaksanakan BID, sehingga di 2018 tidak terjadi replikasi. Kedua, satker kabupaten, khususnya kelembagaan TIK, terlebih di dalam kelembagaan ini, satker PMD Kabupaten adalah koordinatornya, tidak pro aktif mendorong desa agar mengutamakan pendekatan inovasi dalam perencanaan pembangunannya. Ketiga, pendamping desa dan kelembagaan TPID sebagai pelaksana PID di level desa belum tergerak untuk terlibat dalam proses pelembagaan inovasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran partisipatif desa.

Merespon kondisi demikian, M. Fachri mengajak semua pihak, membangun kesadaran bersama untuk membangun kebiasaan atau menginternalisasikan tradisi membangun desa secara inovatif. caranya yaitu dengan melibatkan diri dalam kegiatan perencanaan desa dan memastikan lahirnya program pembangunan des ayang inovatif. Pihaknya, juga berharap pemerintah kabupaten dapat mendampingi kecamatan dan desa agar replikasi inovasi hasil BID dapat diperjuangkan dalam musyawarah pembangunan desa. Langkahnya memproaktifkan kelembagaan TIK dan TPID hingga pendamping ataupun Pendamping Lokal Desa terlibat dalam proses itu. (KNPID)

About the author

root

Add Comment

Click here to post a comment