Kajian Pembanguan

Dana Desa Mampu Tingkatkan Kemandirian dan Peningkatan SDM Di Desa

Jakarta – Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) Menyatakan Perubahan paradigma pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan.

Dana Desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia , meningkatkan pelayanan publik di desa, penanggulangan kemiskinan” ucap Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia pada direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT , Dr. H. Yusra, M.Pd dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana pada tanggal 20 Februari 2020 di Hotel Labersa Pekanbaru (Riau).

Dr. Yusra menyampaikan dalam pembangunan desa kita harus mengacu pada Permendes No. 11 tahun 2019 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Yang menekankan pada prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Karena itu, sebut Yusra upaya dalam prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, harus memberikan Manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

Pria asal kabupaten Buol Sulawesi Tengah mengganggap bahwa tujuan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ( PPDD ) memberi acuan Bagi
Pemerintah, Pemerintah Prov. Dan pemerintah kab./kota dalam pemantauan , evaluasi , pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitasi PPDD.

Pemerintah kab/kota dan pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
Pemerintah Desa dalam Penetapan PPDD dalam perencanaan pembangunan Desa.

Ditemui di tempat terpisah, Ketua Umum Sahabat Desa Nusantara, Ahmad Yani Budi Santoso mengungkapkan prioritas penggunaan dana Desa harus mengacu pada Permendesa Nomor 11 tahun 2019.

Ia juga menambahkan desa harus mampu mengorientasikan penggunaan dana Desa untuk peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat desa,
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI PMK Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Begitu pula perayaratan yang harus dilengkapi oleh desa terkait dengan penyaluran Dana Desa pada setiap tahap berdasarkan PMK tersebut.

Tahap I berupa peraturan Desa tentang APBDesa, tahap II berupa laporan Realisasi penyerapan dan capaian Output dana desa tahun anggaran sebelumnya, tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

” Kehadiran Dana Desa dapat menjadikan Desa Maju dan Mandiri dengan mengutamakan pembangunan manusia melalui peningkatan sumber daya manusianya” tutupnya.

[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]