Kajian Ketenagakerjaan

Menaker Ida Fauziyah Komitmen Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022

Jakarta,- Masih adanya pekerja anak menjadi tantangan serius untuk bangsa ini bebas dari pekerja anak. Diusia mereka yang anak-anak haruslah mendapatkan apa yang menjadi hak-hak dasar mereka mengenyam pendidikan formal/informal dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, kehidupan sosial, dan intelektualnya.
Melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI, berupaya menghapus pekerja anak dengan melakukan penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak lazim bagi mereka. Kemnaker menargetkan penarikan pekerja anak untuk tahun 2020 sebanyak 9000 pekerja anak.
Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, Sebanyak 134.456 orang pekerja anak dari jumlah pekerja anak yang ada 1.709.712 telah ditarik dari 2008 sampai dengan sekarang.
Memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, tepat jumat kemarin 12 juni 2020, Ibu Menaker Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si menggelar Webinar Nasional bertajuk “Pandemi Covid-19: Tantangan dan Strategi Penanggulangan Pekerja Anak secara Kolektif dan Berkelanjutan”, dalam kesempatan itu Menaker mengajak seluruh lapisan elemen bangsa dan pihak -pihak terkait untuk memperkuat komitmen bersama membebaskan anak-anak kita dari belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawab mereka.
“Ini harus menjadi komitmen dan gerakan kita bersama yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serikat pekerja/buruh, pengusaha, untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan pekerja anak,” imbaunya.
Dimasa pandemi Covid-19 ini, anak-anak juga merupakan kelompok yang terdampak, yang pada akhirnya memaksa anak-anak ambil bagian untuk membantu perekonomian keluarganya.
“Ini harus dihentikan. Setop pekerja anak. Biarkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal dari segi mental, fisik, sosial dan intelektualnya semua untuk kepentingan terbaik untuk anak,” kata ibu Menaker Ida Fauziyah.
Dipaparkannya, dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) juga menjamin hak-hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990 dan kemudian diadaptasi ke dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.
Lebih lanjut Ibu Menaker menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen besar dalam menghapus pekerja anak. Wujud komitmen tersebut ditandai dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, serta memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
“Di masa sekarang dan masa yang akan datang sekali lagi perlu ada penguatan komitmen bersama dengan instansi terkait untuk bersama-sama mendorong serta memastikan hadirnya Negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari pekerja anak, ini sesuai dengan visi dan arah kebijakan Nasional yaitu ‘Indonesia bebas pekerja anak 2022’.